2. SEJARAH SINGKAT KPID KALIMANTAN BARAT

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi titik tolak baru dalam memberikan penekanan besar pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat pada bidang penyiaran. Untuk menegaskan maksud partisipasi masyarakat itu, dalam undang-undang ini diamanatkan pendirian KPI Pusat di ibukota negara dan KPI Daerah se Indonesia di ibukota provinsi.

            Setahun setelah Undang-undang ini disahkan pada 28 Desember 2002, KPI Pusat ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 pada 26 Desember 2003. Dua bulan setelah itu, Pemprov Kalbar melalui Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan (BKIK) Kalbar mempelopori pembentukan KPID dengan menjadi provinsi pertama yang menjalankan Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran.

            Setelah melalui proses rekrutman anggota KPID dengan melakukan tes tertulis, wawancara dan fit and proper test yang dilakukan oleh DPRD Provinsi, sebanyak tujuh calon anggota dari 60an jumlah pendaftar terpilih dan ditetapkan menjadi anggota KPID Kalimantan Barat untuk periode 2004-2007. Tujuh calon anggota KPID Kalbar resmi terpilih dan ditetapkan menjadi anggota KPID Kalbar yang ditetapkan oleh Gubernur  Kalimantan    Barat   dengan    Keputusan Gubernur Nomor 37/2004 pada 11 Pebruari 2004 dan dilantik pada 17 Pebruari 2004.

            Rapat pleno pertama KPID Kalbar tentang struktur organisasi menetapkan Syarif Muhammad Herry sebagai Ketua, Ir. Widyanto sebagai Wakil Ketua. Penetapan bidang-bidang sebagai kordinator untuk fokus program diisi oleh Hawad Sriyanto, SH dan Samsul Hadi, SH pada bidang Legalitas dan Perizinan. Elias Ngiuk, S.Sn dan Syarifah Aminah, S. Sos bidang Pemantauan Isi Siaran dan Drs Sadirman Effendi sebagai Kordinator Bidang Kelembagaan.

            KPID Kalimantan Barat efektif bekerja pada awal Maret 2004. Berbagai program kerja mulai terlaksana secara koordinatif dengan KPI Pusat. Beberapa program kerja teknis seperti perihal penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) serta perihal Penataan Frekuensi dan Penyusunan Prosedur Administrasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran, menjadi agenda kegiatan pada tahap awal. Kini, kedua perihal tersebut telah menjadi produk hukum KPI dan resmi diberlakukan untuk mengatur penyiaran di Indonesia.

            Dalam perjalanannya organisasi KPID Kalbar berkembang dinamis. Pada tahun ketiga periode pertama ini terjadi pergantian unsur pimpinan dalam rangka roling  dan penyegaran. Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Drs. Sadirman Effendi dan Hawad Sriyanto, SH. Kemudian Syarif Muhammad Herry masuk bidang Pemantauan Isi Siaran, sedangkan Ir. Widyanto di bidang Kelembagaan.

Pada rekrutmen periode kedua untuk tahun 2007-2010 terpilih dan ditetapkan tujuh anggota KPID Kalbar dengan struktur organisasi:

Ketua: Drs. Yasmin Umar, Wakil Ketua: Syarif Muhammad Herry. Sedangkan bidang-bidang ditetapkan Faisal Riza, ST sebagai Kordinator Bidang Legalitas dan Perizinan, Ir. Sumarsono MM sebagai Kordinator Bidang Kelembagaan dengan anggota Budi Susanto, SE. Sedangkan Bidang Pemantauan Isi Siaran ditetapkan Alawiyah Almutahar, ST. M.Si dan Thomas Ariston, S. Si sebagai anggota.

Kini KPID Kalbar telah memasuki periode kedua, 2007—2010. Dalam jangka waktu kerja selama periode pertama, kendala pembentukan institusi baru dan peningkatan kapasitas KPID Kalbar, tidaklah menghalangi semangat untuk mewujudkan program kerja yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya secara dinamis pada akhir program kerja tahun 2009,  rapat pleno KPID Kalbar menetapkan perubahan struktur organisasi  menjadi: Ketua: Faisal Riza, ST. Wakil Ketua: Ir. Sumarsono, MM. Bidang-Bidang ditetapkan Legalitas dan Perizinan dikomandani Drs. Yasmin Umar dengan anggota Thomas Ariston, S.Si. Syarif Muhammad Herry menjadi Kordinator Bidang Kelembagaan. Sedangkan Bidang Pemantauan Isi Siaran yang menjadi kordinatornya Budi Susabto, SE dengan anggotanya Alawiyah Almutahar, ST, M.Si.

Sebelumnya perangkat sekretariat sebagai supporting administratif dan teknis telah pula dilengkapi dengan struktur yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2008 tentang Kesekretariatan KPI Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun  2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 tahun 2008, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar membentuk secretariat KPID Kalbar dengan rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya. Sebagai Sekretaris ditetapkan Drs. Min’an yang didampingi 4 Kepala Subbagian.

Satu per satu KPID Kalbar menapaki anak tangga untuk membangun kapasitas kelembagaan dan membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran di daerah sebagaimana amanat Undang- undang 32 tahun 2002. Semoga semangat ini terus bergulir dan semakin mantap untuk tahun-tahun berikutnya. 

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries dan komentar feeds.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: